Permohonan tersebut juga meminta pembatalan perintah yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Pencemaran Pusat kepada pembangkit listrik tenaga panas tersebut untuk memperpanjang batas waktu pemasangan FGD.
Gambar representatif pembangkit listrik tenaga termal (Foto | V Karthikalagu, EPS)
NEW DELHI: Mahkamah Agung pada hari Jumat menolak untuk menerima permohonan yang diajukan oleh pemerintah Delhi terhadap Pusat yang meminta penutupan 10 pembangkit listrik di Punjab, Haryana dan Uttar Pradesh yang berkontribusi terhadap polusi udara di ibu kota negara.
Hakim Navin Sinha dan RS Reddy menolak untuk menerima litigasi kepentingan umum (PIL) pemerintah Delhi dan meminta penasihat hukumnya untuk mencabut permohonan tersebut. Permohonan tersebut kemudian ditarik oleh pemerintah Delhi.
PIL yang diajukan oleh pemerintah Delhi meminta arahan ke Pusat untuk memasang perangkat desulfurisasi bahan bakar gas (FGD) di 10 pembangkit listrik tenaga panas di Punjab, Haryana dan Uttar Pradesh karena pembangkit listrik tanpa adanya perangkat tersebut ‘ memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran udara di ibu kota negara.
Permohonan tersebut juga meminta pembatalan perintah yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Pencemaran Pusat (CPCB) kepada pembangkit listrik tenaga panas tersebut untuk memperpanjang batas waktu pemasangan FGD.
Pengacara senior Colin Gonsalves yang mewakili pemerintah Delhi mengatakan kepada majelis hakim bahwa pembangkit listrik menyumbangkan 80 persen sulfat, dll. dan pengendalian sulfur dioksida dan nitrogen dioksida harus ada. “Ini adalah gas pembunuh,” tambahnya.
Gonsalves mengatakan, menurut laporan IIT Kanpur, tingkat polusi di Delhi tinggi. Lebih lanjut dikatakannya, CPCB dalam laporannya menyebutkan bahwa FGD harus sudah terpasang pada tahun 2019.
Menanggapi hal tersebut, Hakim Navin Sinha menjawab bahwa batas waktunya sekarang adalah tahun 2022.
Gonsalves berargumentasi bahwa polusi semakin parah dan tenggat waktunya harus semakin dekat.
“Kami telah memahami kasus Anda. Negara bagian ini telah berada di bawah PIL melawan Pemerintah India,” demikian pengamatan Majelis Hakim.
Gonsalves menjawab, pemerintah negara bagian telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung karena terkena dampak pembangkit listrik tersebut.
Majelis hakim mengatakan kepada Gonsalves bahwa kasus pemerintah Delhi adalah bahwa Pusat telah membuat pernyataan di depan pengadilan dan sekarang mereka menyimpang. Dikatakan bahwa pemerintah Delhi dapat melakukan intervensi dalam masalah yang sama jika Pusat tersebut dilaporkan telah berjanji untuk mengadakan FGD.
Selanjutnya, Gonsalves yang mewakili pemerintah Delhi menarik PIL dari pengadilan.