Berbicara kepada wartawan di Pune, Chandrakant Patil mengatakan pemerintah harus membuat peraturan tersebut masuk akal secara hukum sehingga tidak dibatalkan oleh pengadilan.
Gambar representasi. (Foto berkas)
MUMBAI: Presiden BJP Maharashtra Chandrakant Patil pada hari Kamis mengatakan usulan peraturan pemerintah negara bagian tentang kuota OBC dalam pemilihan sela untuk badan pemerintahan lokal harus menjalani uji hukum jika digugat di pengadilan, jika tidak maka akan tetap menjadi omong kosong.
Pada hari Rabu, kabinet negara bagian memutuskan untuk mengeluarkan peraturan untuk membagikan kuota OBC pada pemilihan sela tanggal 5 Oktober kepada sejumlah badan pemerintahan lokal tanpa melanggar mandat Mahkamah Agung mengenai pembatasan reservasi sebesar 50 persen.
Berbicara kepada wartawan di Pune, Patil mengatakan pemerintah harus membuat peraturan tersebut masuk akal secara hukum sehingga tidak dibatalkan oleh pengadilan.
“Ini akan menjadi cuci mata bagi komunitas OBC jika peraturan tersebut gagal dalam uji hukum. Saya dengan tulus berharap agar peraturan tersebut ditegakkan oleh pengadilan.
Tanggung jawab ada pada pemerintah negara bagian untuk mengeluarkan peraturan yang kuat dan jelas serta lolos uji hukum,” kata mantan menteri negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Chhagan Bhujbal sebelumnya mengatakan peraturan yang diusulkan akan didasarkan pada perintah serupa yang dikeluarkan oleh pemerintah Andhra Pradesh dan Telangana.
Perintah tersebut telah dikuatkan oleh berbagai pengadilan dan oleh karena itu pemerintah MVA tidak ragu dengan keputusannya mengenai peraturan kuota OBC, kata Bhujbal.
Patil mengatakan, “Jika peraturan ini adalah jalan keluarnya, pemerintah negara bagian bisa saja mengeluarkan peraturan tersebut empat bulan yang lalu. Hal ini hanya membuang-buang waktu yang lama.”
Mahkamah Agung pada bulan Maret tahun ini membacakan kuota OBC di beberapa badan pemerintahan lokal di negara bagian tersebut dengan alasan tidak tersedianya data empiris untuk mendukung persentase reservasi.
Mahkamah Agung mengamati bahwa total reservasi tidak boleh melebihi 50 persen.
Komisi Pemilihan Umum Negara (SEC) pada hari Senin mengumumkan bahwa pemilihan sela untuk enam zilla parokiad (ZP) dan panchayat samitis di antara mereka untuk kursi yang kosong setelah keputusan kuota OBC Mahkamah Agung akan diadakan pada tanggal 5 Oktober.
Ditanya tentang laporan bahwa Ketua Maratha Seva Sangh Purushottam Khedekar telah menyatakan kesediaannya untuk bergandengan tangan dengan BJP menjelang berbagai pemungutan suara, Patil mengatakan dia belum menerima usulan tersebut.
Dia berkata, “Saya belum menerima proposal resmi apa pun. Setelah proposal dibuat, tim inti BJP negara bagian akan membahasnya dan mengambil keputusan.”