Layanan Berita Ekspres
NEW DELHI: Mahkamah Agung pada hari Jumat menolak permohonan yang diajukan oleh seorang pemimpin BJP yang berusaha membuka 22 kamar di gedung Taj Mahal untuk memeriksa keberadaan berhala Hindu, yang dianggap sebagai ‘litigasi kepentingan publisitas’.
Majelis Hakim MR Shah dan MM Sundresh menolak untuk ikut campur dalam perintah Pengadilan Tinggi Allahabad pada 12 Mei yang menolak permohonan penanggung jawab media unit Ayodhya BJP, Rajnish Singh. Singh berpendapat tidak ada bukti ilmiah yang mendukung teori bahwa Taj Mahal dibangun oleh Kaisar Shahjahan. Pemohon juga berdoa agar dibentuk komite pencari fakta untuk mempelajari dan mempublikasikan ‘sejarah sebenarnya’ monumen tersebut.
Singh meminta perintah dari pengadilan kepada Survei Arkeologi India untuk membuka kunci bagian atas dan bawah monumen dan melepaskan dinding yang menghalangi ruangan.
Namun, Mahkamah Agung mengatakan permasalahan tersebut tidak dapat ditentukan secara hukum.
Mereka juga menarik pengacara pemohon karena mengajukan Litigasi Kepentingan Umum dengan cara yang “sembarangan” dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengeluarkan perintah berdasarkan pasal 226 dalam masalah tersebut. Singh kemudian memindahkan Mahkamah Agung, yang kini telah menolak petisi tersebut.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp
NEW DELHI: Mahkamah Agung pada hari Jumat menolak permohonan yang diajukan oleh seorang pemimpin BJP yang berusaha membuka 22 kamar di gedung Taj Mahal untuk memeriksa keberadaan berhala Hindu, yang dianggap sebagai ‘litigasi kepentingan publisitas’. Majelis Hakim MR Shah dan MM Sundresh menolak untuk ikut campur dalam perintah Pengadilan Tinggi Allahabad pada 12 Mei yang menolak permohonan penanggung jawab media unit Ayodhya BJP, Rajnish Singh. Singh berpendapat tidak ada bukti ilmiah yang mendukung teori bahwa Taj Mahal dibangun oleh Kaisar Shahjahan. Pemohon juga berdoa agar dibentuk komite pencari fakta untuk mempelajari dan mempublikasikan ‘sejarah sebenarnya’ monumen tersebut. Singh meminta perintah dari pengadilan kepada Survei Arkeologi India untuk membuka kunci bagian atas dan bawah monumen dan melepaskan dinding yang menghalangi ruangan. Namun, Mahkamah Agung mengatakan permasalahan tersebut tidak dapat ditentukan secara hukum.googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div-gpt-ad-8052921-2’); ); Mereka juga menarik pengacara pemohon karena mengajukan Litigasi Kepentingan Umum dengan cara yang “sembarangan” dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengeluarkan perintah berdasarkan Bagian 226 dalam masalah tersebut. Singh kemudian memindahkan Pengadilan Tinggi, yang kini menolak petisi tersebut. Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp