NEW DELHI: Kongres Trinamool pada hari Jumat meminta Mahkamah Agung meminta penyelidikan oleh panel yang diawasi pengadilan atas dugaan kekerasan skala besar selama pemilihan kota di Tripura.
Hakim DY Chandrachud dan AS Bopanna diberitahu oleh advokat senior Kapil Sibal, yang segera meminta dua permohonan yang diajukan oleh partai tersebut, bahwa meskipun ada perintah pengadilan pada hari Kamis untuk memberikan akses tanpa hambatan ke media dalam proses pemilu, tidak ada yang berhasil. Selesai.
Katanya, “Di sana benar-benar terjadi kekacauan. Bahkan para kandidat tidak diperbolehkan memilih. Ada insiden kekerasan. Bahkan pemberitaan media menyebutkan ada pelanggaran terhadap perintah Mahkamah Agung.” Majelis hakim mengatakan pengadilan pada hari Kamis mengeluarkan perintah spesifik dan rinci mengenai masalah ini.
BACA JUGA| Tidak ada kekerasan besar dalam pemilu sipil di Tripura
Sibal berkata, “Saya tahu, tetapi dua batalyon CAPF belum disediakan. Dua batalion polisi juga belum diberikan kepada kandidat yang ikut serta. Kami memiliki bukti media elektronik. Harap segera mencantumkan permohonan ini. Majelis hakim mengatakan pengadilan sedang duduk dalam kombinasi juri yang berbeda pada hari Jumat.”
“Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan,” kata Hakim Chandrachud, seraya menambahkan bahwa para hakim sibuk dengan fungsi resmi dalam rangka Hari Konstitusi. Sibal mengatakan meski besok adalah hari Sabtu, pengadilan bisa menangani kasus tersebut.
Hakim Chandrachud mengatakan ada acara resmi pada hari Sabtu tetapi dia akan berbicara dengan saudaranya (Hakim Bopanna) saat makan siang dan mendiskusikan apa yang bisa dilakukan. Pengacara tercatat Rajat Sehgal mengatakan bahwa TMC telah mengajukan dua permohonan yang meminta penundaan penghitungan suara dan hasil serta penyelidikan oleh panel yang diawasi pengadilan atas insiden kekerasan tersebut.
Dia mengatakan, dalam permohonan lainnya, partai telah meminta pelaksanaan KPU terkait masalah tersebut.
Pengadilan tertinggi pada hari Kamis memerintahkan Kementerian Dalam Negeri Persatuan untuk menyediakan dua kompi tambahan dari Angkatan Polisi Bersenjata Pusat (CAPF) untuk mengamankan tempat pemungutan suara selama pemungutan suara kota Tripura setelah TMC dan CPM menuduh bahwa kandidat dan pendukung mereka tidak terdaftar. diduga diizinkan untuk memberikan suara mereka dan bahwa ada pelanggaran serius terhadap hukum dan ketertiban.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp
NEW DELHI: Kongres Trinamool pada hari Jumat meminta Mahkamah Agung meminta penyelidikan oleh panel yang diawasi pengadilan atas dugaan kekerasan skala besar selama pemilihan kota di Tripura. Hakim DY Chandrachud dan AS Bopanna diberitahu oleh advokat senior Kapil Sibal, yang segera meminta dua permohonan yang diajukan oleh partai tersebut, bahwa meskipun ada perintah pengadilan pada hari Kamis untuk memberikan akses tanpa hambatan ke media dalam proses pemilu, tidak ada yang berhasil. selesai.googletag.cmd.push(fungsi() googletag.display(‘div-gpt-ad-8052921-2’); ); Katanya, “Di sana benar-benar terjadi kekacauan. Bahkan para kandidat tidak diperbolehkan memilih. Ada insiden kekerasan. Bahkan pemberitaan media menyebutkan ada pelanggaran terhadap perintah Mahkamah Agung.” Majelis hakim mengatakan pengadilan pada hari Kamis mengeluarkan perintah spesifik dan rinci mengenai masalah ini. BACA JUGA| Tidak ada kekerasan besar dalam pemilu sipil di Tripura. Sibal berkata, “Saya tahu, tetapi dua batalyon CAPF belum disediakan. Dua batalion polisi juga belum diberikan kepada kandidat yang ikut serta. Kami memiliki bukti media elektronik. Harap segera mencantumkan permohonan ini. Majelis hakim mengatakan pengadilan sedang duduk Jumat dengan kombinasi juri yang berbeda.” “Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan,” kata Hakim Chandrachud, seraya menambahkan bahwa para hakim sibuk dengan fungsi resmi dalam rangka Hari Konstitusi. Sibal mengatakan meski besok adalah hari Sabtu, pengadilan bisa menangani kasus tersebut. Hakim Chandrachud mengatakan ada acara resmi pada hari Sabtu tetapi dia akan berbicara dengan saudaranya (Hakim Bopanna) saat makan siang dan mendiskusikan apa yang bisa dilakukan. Pengacara tercatat Rajat Sehgal mengatakan bahwa TMC telah mengajukan dua permohonan yang meminta penundaan penghitungan suara dan hasil serta penyelidikan oleh panel yang diawasi pengadilan atas insiden kekerasan tersebut. Dia mengatakan, dalam permohonan lain, partainya meminta agar Komisi Pemilihan Umum Negara memperkenalkan masalah tersebut. Pengadilan tertinggi pada hari Kamis memerintahkan Kementerian Dalam Negeri Persatuan untuk menyediakan dua kompi tambahan dari Angkatan Polisi Bersenjata Pusat (CAPF) untuk mengamankan tempat pemungutan suara selama pemungutan suara kota Tripura setelah TMC dan CPM menuduh bahwa kandidat dan pendukung mereka tidak terdaftar. diduga diizinkan untuk memberikan suara mereka dan bahwa ada pelanggaran serius terhadap hukum dan ketertiban. Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp