GWALIOR: Majelis hakim Gwalior di pengadilan tinggi Madhya Pradesh telah memerintahkan Biro Investigasi Pusat (CBI) menyelidiki pengakuan dan masalah lain dari 35 perguruan tinggi keperawatan swasta di negara bagian tersebut.
Majelis hakim divisi Rohit Arya dan MR Phadke mendengarkan petisi agar fasilitas pendidikan tersebut meminta pengakuan.
Majelis HC pada hari Rabu memerintahkan penyelidikan CBI terhadap fungsi 35 perguruan tinggi keperawatan swasta yang tidak mendapat pengakuan dari otoritas yang berwenang tetapi menerima siswa secara ilegal untuk sesi akademik 2019-20, kata MP Advokat Jenderal Tambahan MPS Raghuvanshi kepada wartawan.
Perguruan tinggi ini memindahkan HC tahun lalu untuk mencari bantuan agar lembaga mereka diakui dari otoritas yang kompeten, tambah Raghuvanshi.
Dr Jiteen Shukla, Direktur (Pendidikan Kedokteran) Departemen Pendidikan Kedokteran, Kolonel Sarabjit Singh Kaur, Sekretaris Dewan Keperawatan India dan Deepak Purohit, Wakil Inspektur Polisi CBI hadir dalam sidang tersebut, informasinya.
“Ke-35 perguruan tinggi tersebut telah menerima mahasiswanya meski belum mendapat pengakuan. Lembaga-lembaga ini kekurangan infrastruktur. Berbagai kejanggalan dalam fungsi perguruan tinggi mengemuka dalam sidang,” kata Advokat Jenderal Tambahan.
Sidang berikutnya dalam kasus ini akan diadakan pada bulan Januari, tambah Raghuvanshi.
GWALIOR: Majelis hakim Gwalior di pengadilan tinggi Madhya Pradesh telah memerintahkan Biro Investigasi Pusat (CBI) menyelidiki pengakuan dan masalah lain dari 35 perguruan tinggi keperawatan swasta di negara bagian tersebut. Majelis hakim divisi Rohit Arya dan MR Phadke mendengarkan petisi agar fasilitas pendidikan tersebut meminta pengakuan. Majelis HC pada hari Rabu memerintahkan penyelidikan CBI terhadap fungsi 35 perguruan tinggi keperawatan swasta yang tidak mendapat pengakuan dari otoritas yang berwenang tetapi menerima siswa secara ilegal untuk sesi akademik 2019-20, kata MP Advokat Jenderal Tambahan MPS Raghuvanshi kepada reporters.googletag. cmd.push(fungsi() googletag.display(‘div-gpt-ad-8052921-2’); ); Perguruan tinggi ini memindahkan HC tahun lalu untuk mencari bantuan agar lembaga mereka diakui dari otoritas yang kompeten, tambah Raghuvanshi. Dr Jiteen Shukla, Direktur (Pendidikan Kedokteran) Departemen Pendidikan Kedokteran, Kolonel Sarabjit Singh Kaur, Sekretaris Dewan Keperawatan India dan Deepak Purohit, Wakil Inspektur Polisi CBI hadir dalam sidang tersebut, informasinya. “Ke-35 perguruan tinggi tersebut telah menerima mahasiswanya meski belum mendapat pengakuan. Lembaga-lembaga ini kekurangan infrastruktur. Berbagai kejanggalan dalam fungsi perguruan tinggi mengemuka dalam sidang,” kata Advokat Jenderal Tambahan. Sidang berikutnya dalam kasus ini akan diadakan pada bulan Januari, tambah Raghuvanshi.