Meskipun BJP menuduh pemerintah Uddhav mencoba membatasi sidang dengan dalih situasi virus corona, pemerintah justru menyalahkan pihak oposisi.
Majelis Maharashtra di Mumbai. (Foto | PTI)
Menjelang sesi anggaran majelis Maharashtra, total 42 orang, termasuk dua jurnalis dan 23 petugas polisi, dinyatakan positif COVID-19, kata Rumah Sakit JJ yang berbasis di Mumbai.
Sesi ini dijadwalkan dimulai hari ini dan akan berlangsung hingga 10 Maret.
BJP menuduh pemerintah berusaha membatasi sidang dengan dalih situasi virus corona, namun Menteri Urusan Parlemen Anil Parab mengklaim pekan lalu bahwa partai oposisilah yang menginginkan sidang satu hari.
Sidang tersebut akan dimulai dengan pidato gubernur di hadapan kedua majelis sementara anggaran akan diajukan pada tanggal 8 Maret, kata menteri kepada wartawan.
“Pemerintah negara bagian juga akan mengajukan tuntutan tambahan pada hari pertama. DPR akan mengadakan pembahasan pidato gubernur pada 2 Maret, sedangkan dua hari berikutnya dicadangkan untuk pembahasan tuntutan tambahan,” kata Parab.
Badan legislatif akan membahas usulan dari partai oposisi pada tanggal 5 Maret dan beberapa rancangan undang-undang juga akan diajukan, katanya.
Karena akhir pekan, tidak akan ada sesi pada tanggal 6 dan 7 Maret.
Parab, seorang menteri Shiv Sena, mengklaim bahwa pihak oposisi telah mengusulkan sidang satu hari karena situasi COVID-19, “tetapi kami telah memutuskan untuk mengadakan sidang sepuluh hari.”
Mengenai klaim Pemimpin Oposisi di Majelis, Devendra Fadnavis bahwa ia keluar dari rapat komite penasihat bisnis sebagai protes, Parab mengatakan rapat tersebut sudah selesai saat itu.
“Setelah pertemuan selesai, para pemimpin partai yang berkuasa berbicara secara informal dengan para pemimpin oposisi. Dia kemudian mengumumkan pemogokan dengan beberapa dalih.”
“Rapatnya sudah selesai, jadi walkout tidak ada artinya. Siapapun bisa mengecek risalah rapatnya,” tambah Menkeu.
Sebelumnya, usai pertemuan, Fadnavis menuduh pemerintahan koalisi Sena-NCP-Kongres menggunakan dalih peningkatan jumlah kasus COVID-19 untuk membatasi sidang.
“BJP mengutuk tindakan seperti itu, jadi kami keluar dari pertemuan tersebut,” katanya, seraya mengklaim bahwa pemerintah tidak ingin ditanyai mengenai isu-isu seperti “korupsi yang merajalela”.
Fadnavis juga menegaskan, pemilihan Ketua baru tidak ada dalam agenda rapat.
Jabatan tersebut menjadi kosong dengan pengunduran diri Nana Patole yang mengambil alih sebagai kepala unit negara bagian Kongres.
(Dengan masukan PTI dan ANI)